Dukung Kenaikan Pagu Anggaran MA, MK, dan KY dengan Catatan Penguatan Kinerja
Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra, saat rapat kerja Komisi III DPR RI bersama MA, MK, dan KY di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/7/2025). Foto: Dep/vel
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra, menyatakan dukungan penuh terhadap usulan kenaikan pagu anggaran untuk Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Hal ini ia sampaikan dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama MA, MK, dan KY di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/7/2025)
"Partai Golkar mendukung semua usulan kenaikan pagu anggaran, baik untuk Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial," ujar Soedeson.
Namun demikian, ia memberikan beberapa catatan penting agar kenaikan pagu anggaran tersebut dapat dioptimalkan dengan baik. Salah satunya terkait kenaikan gaji yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto sebesar 280 persen bagi para hakim.
"Tentu kami ingin agar hakim-hakim menjadi sejahtera, demikian juga panitera dan sekretaris. Jangan lupa, yang mengurus kantor, mengurus surat, kelancaran administrasi pengadilan itu adalah sekretaris," tegas Politisi Fraksi Golkar tersebut.
Lebih lanjut, Soedeson meminta agar Mahkamah Agung memberikan perhatian kepada para hakim berprestasi, khususnya yang bertugas di daerah terpencil, untuk diberikan promosi. Menurutnya, berbagai permasalahan yang muncul kerap bukan karena kekurangan anggaran, melainkan adanya godaan yang tinggi.
"Uang ini semua adalah milik rakyat yang harus dipertanggungjawabkan dengan baik," ungkapnya.
Selain itu, ia juga memberikan catatan kepada Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Kepada Mahkamah Konstitusi, Soedeson berharap pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan. Sedangkan kepada Komisi Yudisial, ia meminta agar pengawasan kepada hakim dapat berjalan lebih baik, transparan, dan hakim-hakim berprestasi dapat dipromosikan menjadi hakim agung.
"Kami berharap pengawasan kepada hakim lebih baik berjalan dengan transparan, dan juga agar mempromosikan hakim-hakim yang baik agar muncul menjadi hakim-hakim agung," pungkasnya.(rth, bia/rdn)
